“Jakarta tuh lagi dibongkar semua ya?”
Rama melihat pagar proyek di koridor pusat kota.
Di seberangnya, Sinta menunggu bus sambil menatap papan informasi konstruksi.
“Bukan semua.”
“Feels like semua.”
“Karena yang lo lewatin pusat terus.”
Mereka tertawa.
Tidak jauh dari sana, pembangunan MRT Jakarta Fase 2A terus berjalan ke arah utara. Di bagian kota lain, program rusun dilanjutkan melalui proyek tahun jamak. Di utara dan timur, sistem pengelolaan sampah ikut berubah lewat RDF Rorotan, truk compactor tertutup, pemilahan dari sumber, TPS 3R, dan fasilitas lain.
Kalau melihat 2026 sebagai foto tunggal, Jakarta terlihat berantakan.
Kalau melihatnya sebagai proses, tahun ini memang terasa seperti masa transisi.
Kota lama sedang dipaksa bekerja dengan sistem baru yang belum semuanya selesai.
MRT Fase 2 membuat pusat kota hidup di antara sekarang dan nanti
Rama menunjuk konstruksi.
“Ini kapan selesai?”
Sinta menjawab:
“Bagian proyeknya beda-beda.”
Itu jawaban yang lebih benar daripada memberi satu tanggal untuk seluruh koridor.
MRT Jakarta Fase 2A memperpanjang Lin Utara Selatan dari Bundaran HI menuju Kota. Pekerjaan dibagi dalam beberapa contract package. Per Maret 2026, MRT Jakarta menyebut konstruksi CP201 sudah mencapai 92,3 persen dan menargetkan sekitar 95 persen pada akhir 2026 untuk paket tersebut.
Angka itu tidak berarti seluruh Fase 2A sudah 92 persen.
Ini penting.
Proyek besar selalu punya beberapa paket.
Pekerjaan stasiun.
Terowongan.
Sistem.
Koneksi.
Utilitas.
Pengadaan.
Jangan membaca satu persentase sebagai persentase semua.
Warga mengalami proyek dalam bentuk gangguan sehari-hari
Bagi operator, proyek adalah milestone.
Bagi Rama:
jalur jalan berubah.
Trotoar menyempit.
Halte pindah.
Debu.
Pagar.
Akses toko berubah.
“Gue dukung MRT.”
“Terus?”
“Gue juga capek muter.”
Dua perasaan itu bisa hidup bersamaan.
Kota membutuhkan infrastruktur.
Warga tetap punya hak menuntut manajemen konstruksi yang baik.
Wayfinding.
Penerangan.
Akses pedestrian.
Informasi perubahan lalu lintas.
Keamanan.
Jangan meminta warga menunggu bertahun-tahun tanpa penjelasan hanya karena proyeknya penting.
Infrastruktur transit punya manfaat setelah selesai, tapi biaya transisinya datang sekarang
Pemilik toko dekat proyek mungkin kehilangan foot traffic sementara.
Pengemudi kehilangan jalur.
Pejalan kaki harus menyesuaikan.
Karyawan datang lebih lama.
MRT nanti bisa meningkatkan akses.
Tapi sekarang orang menanggung construction externality.
Sinta berkata:
“Transisi yang baik itu bukan tanpa gangguan.”
“Terus?”
“Gangguannya dikelola.”
Itulah standar yang realistis.
MRT bukan satu-satunya proyek transportasi
Jakarta juga melanjutkan LRT, integrasi angkutan umum, TOD, dan elektrifikasi armada bus.
Artinya, 2026 bukan tahun satu proyek.
Kota sedang membangun jaringan.
Tapi jaringan transportasi hanya berguna kalau moda saling bertemu.
MRT ke bus.
LRT ke angkutan feeder.
Stasiun ke trotoar.
Trotoar ke rumah.
Kalau setiap proyek dibangun sebagai pulau, warga tetap membayar friksi transit.
Rusun menunjukkan transisi lain: kota harus menampung warganya
Di rumah keluarganya, Sinta membantu tantenya mencari informasi hunian.
“Tante maunya dekat kerja.”
“Lokasinya di mana?”
“Jakarta Timur.”
“Budget?”
“Terbatas.”
Masalah hunian tidak semudah membangun tower.
Ada kecocokan lokasi.
Biaya.
Ukuran keluarga.
Transportasi.
Sekolah.
Pekerjaan.
Pada 2025, Pemprov meresmikan Rusun Jagakarsa dengan 723 unit. Pemerintah juga menyebut program tahun jamak 2025 sampai 2026 untuk pembangunan Rusun Rorotan IX Tahap I, Rusun Padat Karya Tahap II, dan revitalisasi Rusun Marunda Klaster C.
Jadi 2026 memang berada di tengah pipeline hunian baru dan revitalisasi.
“Ada rusun” belum berarti warga otomatis dapat unit
Tante Sinta bertanya:
“Kalau dibangun berarti kita bisa daftar?”
“Cek sistem dan syarat.”
Pemprov menggunakan SIRUKIM untuk proses pemesanan rusun tertentu.
Ada persyaratan.
Ketersediaan.
Prioritas.
Lokasi.
Tidak ada jalur:
“Kenal orang.”
Pemerintah sendiri pernah menekankan proses rusun melalui aplikasi dan menghindari middleman.
Warga perlu hati-hati pada jasa:
“Bisa bantu dapat unit.”
Hunian publik punya prosedur.
Rusun bukan hanya dinding dan lift
Sinta pernah berkunjung ke rusun.
Ia memperhatikan:
warung.
PAUD.
taman.
ruang bersama.
transportasi.
“Kalau cuma unitnya murah tapi jauh dari kerja, tetap berat.”
Tepat.
Hunian terjangkau harus dibaca bersama biaya transportasi dan waktu.
Kalau sewa turun Rp1 juta tapi perjalanan tambah dua jam sehari, trade-off besar.
Kota perlu mendekatkan hunian dan mobilitas.
Itulah kenapa TOD menjadi relevan.
Relokasi juga menunjukkan betapa sensitifnya transisi
Pada Januari 2026, sebagian warga dari kawasan TPU Kebon Nanas direlokasi ke beberapa rusun, termasuk Pulo Gebang.
Pemprov menyebut warga diberi pilihan lokasi sesuai proses yang disediakan.
Relokasi bukan hanya memindahkan alamat.
Ia memindahkan:
sekolah anak,
rute kerja,
tetangga,
akses pasar,
jaringan sosial,
dan kebiasaan.
Satu unit yang lebih layak secara fisik belum tentu langsung terasa lebih mudah secara sosial.
Pendampingan transisi penting.
Sampah adalah transisi paling tidak menarik tapi paling besar
Rama berkata:
“Gue lebih ngerti MRT daripada RDF.”
Sinta tertawa.
“Karena MRT bisa dinaikin.”
Sampah sulit menjadi aspirational.
Padahal Jakarta menghasilkan beban sampah besar setiap hari.
Sistem lama yang sangat bergantung pada pembuangan akhir perlu berubah.
RDF Rorotan adalah salah satu bagian reformasi.
Fasilitas itu mengolah sampah menjadi refuse-derived fuel.
Pada awal 2026, operasionalnya dilakukan bertahap karena pemerintah juga harus merespons kekhawatiran warga terkait bau, emisi, dan transportasi sampah.
RDF Rorotan tidak langsung digenjot ke kapasitas maksimal
DLH DKI menjelaskan pada awal Februari 2026 bahwa RDF Rorotan dioperasikan bertahap.
Mulai dari 200 ton per hari.
Naik 400.
600.
Lalu menuju sekitar 1.000 ton per hari sesuai arahan saat itu.
Padahal kapasitas maksimal fasilitas disebut mencapai 2.500 ton per hari.
Kenapa bertahap?
Karena teknologi tidak bekerja di ruang kosong.
Ada warga.
Ada bau.
Ada truk.
Ada lindi.
Ada kualitas udara.
Ada monitoring.
Transisi perlu diuji.
Teknologi sampah yang modern tetap bisa gagal kalau warga sekitar dirugikan
RDF terdengar teknis.
Tapi orang di sekitar tidak hidup di dalam slide presentasi.
Mereka mencium udara.
Melihat truk.
Mendengar suara.
Mengalami lalu lintas.
Pada 2025 fasilitas sempat dihentikan sementara untuk penyempurnaan setelah keluhan warga.
Pada 2026, DLH menyatakan operasional dilanjutkan bertahap dengan pengawasan, penggunaan truk compactor tertutup, pengendalian bau, dan pemantauan kualitas udara.
Itu contoh bahwa reformasi kota perlu social license.
Bukan hanya izin teknis.
Truk tertutup adalah detail kecil yang sangat penting
Sebelumnya, warga khawatir bau dan ceceran lindi selama pengangkutan.
DLH kemudian menekankan penggunaan compactor tertutup untuk suplai ke RDF.
Rama berkata:
“Kadang reformasi kota ternyata tutup bak truk.”
Sinta menjawab:
“Kalau lo tinggal di rutenya, itu bukan detail.”
Benar.
Kota besar bekerja lewat detail operasional.
Reformasi sampah tidak selesai di RDF
Kalau seluruh sampah tetap dicampur sejak rumah, kita terlalu bergantung pada fasilitas akhir.
Jakarta juga punya:
TPS 3R.
bank sampah.
Jakarta Recycle Center.
pengolahan organik.
pemilahan.
edukasi.
RDF adalah salah satu layer.
Sinta berkata:
“Kalau orang mikir RDF = problem solved, bahaya.”
Karena pengurangan sampah harus dimulai dari hulu.
Kurangi.
Gunakan ulang.
Pilah.
Olah.
Baru residu ditangani sistem berikut.
2026 adalah tahun ketika sistem lama dan baru hidup bersamaan
MRT lama sudah berjalan.
MRT baru masih dibangun.
Rusun lama dihuni.
Rusun baru dibangun atau direvitalisasi.
Sampah masih dikirim ke fasilitas lama.
RDF mulai berjalan.
Warga masih pakai kendaraan pribadi.
Transport publik berkembang.
Administrasi lama bertemu portal digital.
Kota berada di antara dua kondisi.
Transisi selalu awkward.
Masalahnya, warga tidak hidup “sementara”
Pemerintah bisa berkata:
“Ini masa transisi.”
Warga tetap harus masuk kerja besok.
Anak sekolah.
Sampah diangkut.
Sewa dibayar.
Jalan dipakai.
Karena itu, masa transisi bukan alasan layanan turun.
Sistem lama harus tetap bekerja cukup baik sampai sistem baru siap.
Jangan menutup layanan lama terlalu cepat
Ini prinsip penting.
Kalau rute bus diubah karena stasiun baru yang belum beroperasi, warga kehilangan akses.
Kalau mekanisme sampah lama dihentikan sebelum fasilitas baru stabil, sampah menumpuk.
Kalau rusun lama direvitalisasi tanpa solusi penghuni, muncul masalah sosial.
Cutover harus direncanakan.
Teknologi perusahaan punya migration plan.
Kota juga perlu.
Data publik membantu warga memahami transisi
Rama berkata:
“Kalau ada dashboard progress lebih enak.”
MRT cukup rutin mempublikasikan perkembangan.
Untuk rusun, warga butuh informasi proyek dan ketersediaan.
Untuk sampah, warga perlu tahu kapasitas, keluhan, kualitas udara, dan tindak lanjut.
Semakin besar perubahan, semakin penting transparansi.
Jangan menjual transisi seolah sudah selesai
Kalimat:
“Jakarta sudah modern.”
Terlalu final.
Lebih akurat:
“Jakarta sedang membangun sistem yang lebih modern.”
Perbedaannya besar.
Kalimat kedua memberi ruang evaluasi.
Apakah MRT tepat waktu?
Apakah rusun benar terjangkau?
Apakah RDF tidak mengganggu warga?
Apakah pemilahan bekerja?
Kota harus belajar dari feedback, bukan menganggap keluhan sebagai resistensi
Warga protes bau RDF bukan otomatis anti-teknologi.
Pedagang mengeluh akses proyek MRT bukan otomatis anti-transport publik.
Penghuni rusun minta fasilitas bukan tidak bersyukur.
Feedback memberi informasi tentang sisi yang tidak terlihat di desain.
Transisi yang sehat punya loop koreksi.
Sinta akhirnya berkata satu kalimat yang membuat Rama berhenti bercanda
“Gue rasa 2026 itu bukan tahun Jakarta selesai berubah.”
“Terus?”
“Ini tahun kita kelihatan serius berubah atau nggak.”
Rama mengangguk.
Karena proyek bisa diumumkan.
Groundbreaking bisa dibuat.
Logo bisa diluncurkan.
Tapi transisi diuji dari konsistensi.
MRT terus dibangun sampai menjadi jaringan berguna.
Rusun tidak hanya berdiri tapi dihuni layak.
Sampah tidak hanya dipindahkan tapi dikurangi dan diolah tanpa memindahkan masalah ke warga sekitar.
2026 memang terasa seperti tahun kota dibongkar.
Sebagian literal.
Sebagian institusional.
Jakarta sedang mengubah cara bergerak.
Cara tinggal.
Cara mengolah sampah.
Warga akan mengalami gangguan.
Tidak mungkin nol.
Yang menentukan kualitas pemerintahan adalah apakah gangguan itu dikelola, dijelaskan, dan menghasilkan sistem yang benar-benar lebih baik setelahnya.
Transisi bukan tujuan.
Ia jembatan.
Dan jembatan hanya berguna kalau kota benar-benar sampai ke sisi lain.
Transisi kota juga perlu ritme yang bisa diikuti warga, bukan hanya jadwal yang dipahami kontraktor dan birokrasi.