“Kalau Jakarta jadi kota global, gue kebagian apa?”
Tika menaruh baki kopi di meja belakang sebuah kafe di kawasan pusat.
Temannya, Arman, satpam gedung sebelah, sedang makan nasi bungkus.
Di kursi lain ada Lilis, perawat yang baru selesai shift pagi.
Mereka tidak sedang ikut seminar kota.
Mereka sedang menghitung perjalanan pulang.
Tika tinggal di Ciledug.
Arman di Bekasi.
Lilis masih menyewa kamar kecil di Jakarta Timur.
Semua bekerja di Jakarta.
Semua membuat kota berjalan.
Tapi tak satu pun merasa mudah tinggal dekat tempat kerja.
Arman tertawa.
“Kota globalnya buat yang datang meeting kali.”
Lilis menjawab:
“Kalau semua pekerja biasa tinggal dua jam dari kerja, kotanya global tapi capek.”
Kalimat itu layak disimpan.
Jakarta memang mengejar posisi sebagai kota global. Pemerintah daerah menargetkan kualitas kota yang lebih kompetitif, terhubung, produktif, dan layak huni. Pada Januari 2026, Pemprov juga kembali menegaskan pentingnya hunian layak, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan melalui pengembangan layanan JakHabitat. Rusunawa dan berbagai skema hunian vertikal tetap menjadi salah satu instrumen untuk menyediakan pilihan tempat tinggal bagi warga berpenghasilan terbatas.
Tapi pertanyaan paling jujur bukan:
berapa banyak orang mau mengunjungi Jakarta?
Pertanyaannya:
apakah orang yang menjaga rumah sakit, hotel, restoran, sekolah, toko, kantor, transportasi, dan layanan kota masih bisa hidup layak di dalam atau dekat kota ini?
Kota tidak bekerja hanya dengan orang bergaji tinggi
Tika bekerja sejak pukul tujuh.
Ia membuat kopi untuk orang yang datang meeting.
Arman menjaga pintu.
Lilis merawat pasien.
Di gedung lain:
cleaning service.
teknisi lift.
kurir.
receptionist.
staf retail.
guru.
petugas dapur.
pengemudi.
Semua sering tidak muncul dalam foto promosi investasi.
Padahal tanpa mereka, kota berhenti.
Kota global membutuhkan tenaga kerja luas.
Bukan hanya bankir, eksekutif, founder, dan konsultan.
Pekerja biasa membayar kota dengan waktu
Arman berangkat sebelum enam.
Pulang setelah tujuh.
Kalau perjalanan lancar, masih oke.
Kalau hujan atau ada gangguan, rumah terasa makin jauh.
“Gue bayar sewa lebih murah di Bekasi.”
Tika bertanya:
“Tapi waktunya?”
Arman menatap jam.
“Nah.”
Hunian murah jauh dari pusat bisa mahal dalam jam hidup.
Dua jam perjalanan sehari berarti sekitar 40 jam dalam 20 hari kerja.
Satu minggu kerja tambahan hanya untuk berpindah.
Affordability bukan cuma harga sewa.
Ia juga waktu.
Tinggal dekat kerja sering terlalu mahal
Lilis pernah mencari kos dekat rumah sakit.
“Yang nyaman masuk budget?”
“Enggak.”
“Yang masuk budget?”
“Jauh atau terlalu sempit.”
Trade-off.
Dekat kantor, bayar lebih mahal.
Jauh, bayar dengan waktu dan ongkos.
Kota global yang sehat harus memperbanyak kombinasi:
cukup dekat,
cukup layak,
cukup terjangkau.
Tidak harus semua orang tinggal di CBD.
Tapi tidak wajar jika sebagian besar pekerja layanan harus melakukan perjalanan ekstrem hanya karena hunian di sekitar pusat aktivitas tidak punya opsi yang sesuai.
Hunian terjangkau bukan satu tipe rumah
Tika lajang.
Arman punya istri dan dua anak.
Lilis tinggal sendiri tapi orang tuanya sering datang.
Mereka butuh tipe berbeda.
Studio kecil mungkin cocok untuk Tika.
Arman butuh dua kamar.
Lilis butuh lokasi dekat transport dan fasilitas kesehatan.
Kebijakan perumahan tidak bisa menganggap “pekerja biasa” satu kategori seragam.
Rusunawa membantu, tapi supply dan lokasi tetap menentukan
Jakarta punya rusunawa di berbagai lokasi dan terus mengembangkan hunian vertikal.
Beberapa dibangun dekat jaringan transportasi.
Itu penting.
Namun satu unit murah di tempat yang jauh dari pusat kerja tertentu bisa tetap menciptakan beban commute.
Arman berkata:
“Kalau rusun murah tapi kerja gue pindah jauh, ya hitung lagi.”
Hunian dan pekerjaan harus dibaca bersama.
TOD seharusnya membuka akses lebih luas, bukan hanya menaikkan nilai tanah
Transit-oriented development terdengar teknis.
Bagi Tika, maknanya sederhana.
“Kalau tinggal dekat stasiun, hidup lebih gampang.”
Benar.
Tapi TOD sering juga menaikkan nilai kawasan.
Retail masuk.
Apartemen baru.
Kantor.
Harga bisa ikut naik.
Kalau pekerja berpenghasilan biasa justru terdorong keluar dari kawasan transit, ada paradoks.
Kota membangun transportasi untuk semua.
Hunian terdekat hanya bisa dinikmati sebagian.
Kota global perlu mixed-income neighborhood
Kawasan yang hanya berisi satu kelas ekonomi cenderung menciptakan jarak sosial dan perjalanan tambahan.
Bayangkan rumah sakit besar.
Dokter tinggal dekat.
Perawat harus dua jam.
Cleaning service tiga moda.
Security naik motor jauh.
Semua bekerja di tempat sama.
Mengapa pilihan hunian mereka harus terlalu terpisah?
Mixed-income housing tidak mudah.
Harga tanah.
Pembiayaan.
Regulasi.
Developer economics.
Semua kompleks.
Tapi prinsipnya penting.
Orang yang bekerja di kota seharusnya punya peluang hidup di kota.
Upah adalah bagian pembicaraan, tapi kota juga bisa menurunkan biaya hidup
Pemerintah daerah tidak mengontrol semua gaji.
Tapi kota bisa memengaruhi biaya.
Transportasi publik terjangkau.
Puskesmas.
Sekolah publik.
Ruang terbuka gratis.
Perpustakaan.
Air.
Sampah.
Trotoar.
Hunian.
Layanan digital.
Jika layanan publik bekerja baik, penghasilan warga tidak habis membeli pengganti dari pasar.
Tika berkata:
“Kalau semua harus bayar privat, gaji berapa pun gampang habis.”
Ruang publik adalah benefit pekerja
Arman selesai shift.
Ia punya satu jam sebelum bus.
Kalau tidak ada ruang publik nyaman, pilihannya mal atau kafe.
Keduanya berarti belanja.
Bangku.
Taman.
Plaza.
Toilet.
Perpustakaan.
Semua memungkinkan warga berada di kota tanpa transaksi.
Kota global yang mahal perlu ruang gratis.
Makan murah juga bagian ekosistem kota
Tika bekerja di area dengan banyak restoran premium.
Tapi makan siangnya warteg.
Kalau semua kawasan ditata hanya untuk tenant mahal, pekerja kehilangan pilihan makan.
Street food.
Warung.
Kantin.
Pasar.
Mereka bukan gangguan urban.
Mereka support system pekerja.
Kebersihan dan ketertiban perlu.
Tapi jangan sterilkan kota sampai biaya makan pekerja melonjak.
Transportasi malam menentukan siapa yang bisa bekerja shift
Lilis sering pulang lewat pukul sepuluh.
Transportasi publik utama masih tersedia di beberapa koridor, termasuk layanan malam Transjakarta.
Tapi setelah turun, last mile menjadi masalah.
“Kalau jam sebelas, gue nggak jalan kaki jauh.”
Safety premium.
Ojol.
Biaya tambahan.
Pekerja malam membutuhkan perjalanan lengkap.
Bukan hanya koridor utama.
Employer juga punya tanggung jawab
Kota tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri.
Perusahaan bisa menyediakan:
shuttle.
tunjangan transportasi.
jadwal shift yang mempertimbangkan jam transportasi.
mess atau housing support untuk pekerjaan tertentu.
fleksibilitas.
Perusahaan yang mendapat manfaat dari kota juga bisa membantu menurunkan beban pekerja.
Gedung premium bisa punya pekerja dengan ruang istirahat buruk
Arman menunjukkan ruang belakang.
Sempit.
“Di depan lobby marmer.”
Tika tertawa.
Kualitas kerja bukan hanya gaji.
Toilet staf.
Ruang istirahat.
Locker.
Ventilasi.
Jam kerja.
Akses makan.
Bangunan kelas dunia seharusnya memperlakukan pekerja belakang layar dengan standar layak.
Kota global harus bisa membesarkan keluarga
Arman punya anak.
Sekolah.
Pengasuhan.
Taman.
Puskesmas.
Semua menentukan apakah keluarga bisa bertahan di Jakarta.
Kalau orang hanya mampu tinggal dekat kerja ketika lajang, lalu harus pindah jauh setelah punya anak, kota kehilangan continuity.
Family affordability penting.
Lansia dan pekerja caregiving juga bagian kehidupan urban
Lilis membantu orang tua.
Kadang setelah shift ia ke rumah ibunya.
Kota yang mendukung caregiving perlu transportasi mudah, layanan kesehatan dekat, dan waktu perjalanan masuk akal.
Tidak semua warga hanya mengoptimalkan rumah ke kantor.
Ada rumah ke sekolah.
Rumah sakit.
Pasar.
Orang tua.
Kota adalah jaringan kebutuhan.
Harga rumah bukan satu-satunya indikator housing crisis
Ada orang punya rumah keluarga.
Tapi terlalu jauh dari kerja.
Ada yang sewa.
Ada yang tinggal bersama orang tua karena tidak mampu mandiri.
Ada yang pindah tiap tahun karena kenaikan sewa.
Ada yang tinggal di unit terlalu kecil.
Housing stress punya banyak bentuk.
Informasi program perumahan juga harus mudah
Pemprov meluncurkan Digital Lounge JakHabitat pada Januari 2026 untuk membantu warga mengakses informasi mengenai hunian, skema pembiayaan, dan program perumahan.
Itu langkah baik.
Karena masalah hunian tidak hanya supply.
Ada information gap.
Warga sering tidak tahu:
program apa,
syaratnya,
lokasinya,
mekanismenya,
siapa yang eligible.
Transparansi mengurangi ruang calo.
Jangan jual mimpi “punya rumah” sebagai satu-satunya sukses
Tika tidak ingin beli sekarang.
“Gue masih mungkin pindah kerja.”
Sewa bukan kegagalan.
Kota global butuh rental market yang sehat.
Kontrak jelas.
Deposit fair.
Pilihan lokasi.
Hunian aman.
Tidak semua orang harus membeli.
Mobility pekerjaan justru membutuhkan sewa.
Pekerja biasa juga membutuhkan neighborhood yang hidup
Rusun atau apartemen murah tetapi tanpa warung, sekolah, puskesmas, taman, dan transportasi akan terasa seperti tidur di tempat transit.
Hunian bukan unit.
Neighborhood.
Lilis berkata:
“Gue nggak mau pulang cuma buat rebahan lalu besok pergi lagi.”
Kota layak huni memberi kehidupan setelah kerja.
Kota yang hanya nyaman bagi turis bisa menyembunyikan biaya tenaga kerja
Hotel bagus.
Restoran bagus.
Event bagus.
Mall bersih.
Semua pengalaman pengunjung bergantung pada pekerja.
Kalau pekerja itu hidup dengan commute ekstrem dan hunian tidak layak, kota sedang mensubsidi pengalaman pengunjung dengan kelelahan tenaga kerjanya.
Itu tidak sustainable.
Global competitiveness juga bergantung pada retention
Perusahaan membutuhkan pekerja.
Kalau biaya hidup terlalu tinggi, talent pindah.
Bukan hanya pekerja bergaji rendah.
Junior professional juga.
Guru.
Nakes.
Creative worker.
Startup staff.
Jika kota terlalu mahal, bisnis ikut kesulitan merekrut.
Affordability bukan kebijakan sosial saja.
Ia kebijakan ekonomi.
Tika punya satu ukuran sederhana
“Kalau gue naik jabatan dikit, gue pengin upgrade hidup.”
“Gimana?”
“Bukan upgrade kopi. Upgrade waktu.”
Tinggal lebih dekat.
Pulang lebih cepat.
Punya ruang lebih baik.
Itu aspirasi urban yang sangat masuk akal.
Kota global harus membuat mobilitas sosial terasa mungkin
Kalau seseorang bekerja keras lima tahun tapi satu-satunya cara tinggal lebih layak adalah pindah lebih jauh, rasa progress hilang.
Kota perlu jalur.
Rental.
Hunian subsidi atau terjangkau.
Pembiayaan.
Transportasi.
Pendidikan.
Kesempatan kerja.
Tidak semua diselesaikan perumahan.
Tapi semuanya berkaitan.
Pekerja juga perlu suara dalam perencanaan
Ketika kawasan ditata, siapa yang ditanya?
Pemilik lahan.
Developer.
Operator transportasi.
Pengusaha.
Warga.
Pekerja harian yang datang setiap hari juga pengguna kawasan.
Jadwal.
Trotoar.
Tempat makan.
Transport malam.
Pickup.
Semua menyangkut mereka.
Pukul 19.10, mereka pulang ke tiga arah berbeda
Tika ke Ciledug.
Arman ke Bekasi.
Lilis ke Jakarta Timur.
Gedung-gedung pusat masih terang.
Kota masih bekerja.
Arman berkata:
“Besok ketemu lagi.”
Tika menjawab:
“Di kota global.”
Lilis tertawa.
Kota global memang butuh bandara, investasi, perusahaan, event, jaringan internasional, dan teknologi.
Tapi semua itu berdiri di atas hidup pekerja biasa.
Kalau orang yang menjaga kota tetap berjalan tidak bisa tinggal dengan layak, perjalanan terlalu panjang, biaya hidup terlalu berat, dan ruang publik terlalu mahal, global city menjadi pengalaman untuk dikunjungi, bukan kehidupan untuk dijalani.
Jakarta tidak perlu memilih antara menjadi kompetitif dan menjadi terjangkau.
Justru kota yang benar-benar kompetitif harus bisa melakukan keduanya.
Karena kota terbaik bukan hanya tempat orang ingin datang.
Ia tempat orang yang bekerja di dalamnya masih ingin pulang, tinggal, membangun keluarga, dan tetap merasa punya masa depan.