Penipu Mengaku Polisi atau Petugas Pemerintah: Tekanan Hukum Palsu Memanfaatkan Ketakutan

Telepon itu masuk saat Sari baru menaruh makan siang di meja.

Nomor tidak tersimpan.

“Halo?”

“Apakah benar dengan Ibu Sari?”

“Iya.”

“Kami dari kepolisian. Nomor Ibu terhubung dengan laporan pencucian uang.”

Sendok di tangan Sari berhenti.

Di meja seberang, Bagas melihat ekspresinya berubah.

“Kenapa?” bisiknya.

Sari menutup mikrofon dengan telapak tangan.

“Polisi.”

Bagas tidak langsung panik.

“Dari mana?”

Sari menunjuk ponsel.

Suara di telepon kembali.

“Ibu jangan menutup sambungan. Ini pemeriksaan awal. Jika Ibu tidak kooperatif, proses hukum akan dilanjutkan.”

Bagas menulis di layar laptopnya: JANGAN KASIH DATA.

Situasi seperti ini bekerja karena satu kata: otoritas.

Kalau orang asing mengaku sales, kita bisa menolak.

Kalau orang asing mengaku polisi, jaksa, petugas pajak, petugas pengadilan, petugas kementerian, atau pejabat lembaga tertentu, tubuh bisa bereaksi lebih dulu daripada logika.

Ada takut.

Ada rasa harus patuh.

Ada pikiran, “Jangan-jangan gue memang terlibat sesuatu tanpa tahu.”

Polri pada Januari 2026 kembali memperingatkan modus penipuan telepon berkedok polisi. Pada Juli 2026, kepolisian juga mengingatkan bahwa penipu online kerap mengaku sebagai petugas bank atau instansi pemerintah. OJK mencatat penipuan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah sebagai salah satu modus yang ditarget dalam operasi anti-scam lintas negara pada 2026.

Jadi ancamannya nyata.

Yang palsu adalah kewenangan orang di ujung telepon.

Penipu ingin kamu merasa proses hukumnya sudah berjalan

“Ibu, kami akan kirim surat panggilan,” kata suara itu.

Beberapa detik kemudian, WhatsApp masuk.

Ada kop.

Ada logo.

Ada nomor surat.

Ada nama Sari.

Ada tanda tangan.

Sari memperlihatkannya ke Bagas.

“Ini ada suratnya.”

Bagas membaca cepat.

“Surat bisa dibikin.”

“Tapi nama gue ada.”

“Nama lo juga ada di LinkedIn.”

Sari menarik napas.

Penipu tidak selalu butuh dokumen sempurna.

Mereka hanya butuh cukup detail untuk membuat korban berhenti mempertanyakan proses.

Nama lengkap.

Nomor identitas yang mungkin bocor.

Alamat.

Nama bank.

Nama keluarga.

Pekerjaan.

Semakin banyak data yang cocok, semakin korban merasa, “Mereka pasti institusi beneran.”

Padahal data pribadi bisa diperoleh dari banyak sumber, legal maupun ilegal, publik maupun bocor.

Kecocokan data bukan bukti kewenangan.

Tekanan terbesar biasanya datang sebelum permintaan uang

Scam mengaku petugas pemerintah sering dibangun bertahap.

Pertama, ancaman.

“Ada kasus.”

Kedua, isolasi.

“Jangan cerita ke siapa pun karena penyelidikan rahasia.”

Ketiga, legitimasi.

Ada surat, foto kartu identitas, seragam, bahkan video call.

Keempat, tindakan.

“Transfer dana untuk verifikasi.”

“Pindahkan uang ke rekening aman.”

“Bayar jaminan.”

“Berikan OTP.”

“Install aplikasi pemeriksaan.”

“Share screen.”

Sari masih di telepon.

“Untuk membuktikan rekening Ibu tidak terlibat, saldo harus diverifikasi.”

Bagas menggeleng kuat.

Sari bertanya, “Caranya gimana?”

“Ibu akan diarahkan ke rekening penampungan sementara.”

Bagas menuliskan dua kata lagi di laptop.

TUTUP SEKARANG.

Sari menutup telepon.

Tangannya dingin.

“Aku takut kalau beneran.”

Bagas menjawab, “Kalau beneran, kita verifikasi lewat kanal resmi. Bukan lanjut sama nomor ini.”

Itu inti pertahanannya.

Jangan membuktikan bahwa penelepon palsu.

Cukup pindahkan proses verifikasi ke kanal resmi yang kamu pilih sendiri.

Institusi resmi punya identitas yang bisa diverifikasi tanpa mengikuti instruksi penelepon

Saat seseorang mengaku dari lembaga pemerintah, kamu berhak berhenti dan mengecek.

Catat nama.

Unit.

Nomor perkara atau referensi jika diberikan.

Jangan gunakan nomor callback yang dia berikan sebagai satu-satunya jalur.

Cari kanal resmi lembaga tersebut dari website pemerintah yang benar atau sumber resmi yang sudah dikenal.

Hubungi sendiri.

Kalau perlu datang langsung ke kantor pelayanan yang relevan.

“Kalau dia bilang jangan tutup telepon?” tanya Sari.

“Justru tutup.”

“Kalau katanya ini rahasia?”

“Scammer suka isolasi korban.”

Proses hukum memang bisa punya aspek yang tidak boleh diumbar. Tapi instruksi “jangan cerita ke keluarga, jangan bicara dengan bank, jangan hubungi siapa pun” yang disertai permintaan uang harus membuat alarm menyala.

Orang yang takut sendirian lebih mudah dikendalikan.

Jangan tertipu nomor yang terlihat resmi

Nomor telepon bisa terlihat lokal.

Nama kontak bisa muncul.

Foto profil bisa memakai logo.

Akun WhatsApp bisa terlihat rapi.

Bahkan panggilan video tidak lagi cukup menjadi bukti tunggal identitas di era manipulasi digital.

Karena itu, autentikasi harus berbasis kanal, bukan penampilan.

Kalau kamu mendapat telepon mengaku dari polisi, jangan menilai dari nada tegas.

Kalau mengaku dari OJK, jangan menilai dari logo.

Kalau mengaku dari kementerian, jangan menilai dari kop surat.

Kalau mengaku dari pengadilan, jangan menilai dari file PDF.

Verifikasi lewat struktur resmi.

OJK sendiri pernah mengingatkan bahwa namanya dan nama anggota Dewan Komisioner dipakai untuk penipuan yang meminta uang. Bahkan nama Indonesia Anti-Scam Centre pernah dipalsukan lewat website dan pihak yang mengaku sebagai perwakilan IASC.

Artinya, “dia mengaku lembaga resmi” tidak boleh menjadi akhir pemeriksaan.

Itu justru awalnya.

Ancaman penangkapan dibuat supaya korban tidak sempat berpikir

Sari kembali mendapat telepon.

Nomor berbeda.

Dia tidak angkat.

Lalu pesan masuk.

Jika Ibu tidak kooperatif, tim akan datang ke alamat Ibu.

Sari menunjukkan Bagas.

“Ini ancamannya.”

“Screenshot.”

Sari mengambil tangkapan layar.

“Terus?”

“Simpan semua.”

Ketika ancaman hukum palsu muncul, jangan berdebat panjang dengan pelaku.

Jangan mencoba membuktikan kamu pintar.

Jangan memancing.

Jangan mengancam balik.

Simpan bukti.

Nomor telepon.

Pesan.

Dokumen.

Rekening tujuan bila ada.

Log komunikasi.

Kemudian verifikasi dan laporkan melalui kanal resmi.

Kalau ada transaksi yang sudah terjadi, hubungi bank atau penyedia jasa pembayaran secepat mungkin. Untuk penipuan transaksi keuangan, IASC OJK adalah salah satu jalur yang dapat digunakan, dan OJK menekankan pentingnya pelaporan cepat untuk mendukung pemblokiran rekening pelaku.

Petugas asli tidak butuh OTP untuk membuktikan kamu tidak bersalah

Ada satu aturan yang bisa dipasang besar-besar di kepala.

OTP, PIN, password, kode autentikasi, dan akses akun bukan alat pemeriksaan hukum via telepon.

Kalau seseorang mengaku petugas dan meminta kode tersebut, hentikan.

Kalau diminta install aplikasi remote access, hentikan.

Kalau diminta share screen mobile banking, hentikan.

Kalau diminta memindahkan dana ke “rekening aman”, hentikan.

Kalau diminta membayar supaya kasus tidak dilanjutkan, hentikan dan verifikasi.

Sari melihat pesan lama.

“Tadi dia bilang rekening penampungan.”

Bagas menjawab, “Kata ‘penampungan’ bikin kedengaran resmi.”

“Padahal rekening orang?”

“Mungkin.”

Scammer memakai istilah administratif karena istilah itu menurunkan resistensi.

Rekening aman.

Rekening pemeriksaan.

Rekening verifikasi.

Dana titipan.

Jaminan sementara.

Nama boleh terdengar birokratis. Transaksi tetap transaksi.

Beda petugas asli dan penipu bukan soal siapa yang lebih galak

Ada jebakan lain.

Orang kadang membayangkan petugas asli pasti bicara formal, sementara penipu pasti berantakan.

Tidak sesederhana itu.

Penipu bisa terdengar sangat resmi.

Petugas asli bisa bicara sederhana.

Karena itu jangan menilai keaslian dari gaya bahasa.

Sari teringat suara tadi.

“Dia hafal istilah hukum.”

“Google juga hafal istilah hukum,” kata Bagas.

“Dia bilang ada nomor laporan.”

“Nomor bisa diketik.”

“Dia tahu alamat kantor gue.”

“Itu juga bisa dicari.”

Bagas tidak sedang mengatakan semua informasi itu pasti palsu. Dia sedang memisahkan fakta publik dari bukti kewenangan.

Bukti kewenangan harus bisa diverifikasi lewat institusi.

Bukan lewat kemampuan penelepon menyebut banyak detail.

Kalau kamu ragu, minta waktu.

Petugas resmi tidak kehilangan statusnya hanya karena kamu melakukan verifikasi identitas dan kanal.

Penipu justru kehilangan momentum ketika korban berhenti mengikuti tempo mereka.

Orang yang tidak merasa bersalah pun bisa takut

“Gue nggak pernah nyuci uang,” kata Sari.

“Ya.”

“Tapi tadi gue tetap takut.”

“Wajar. Dia nyebut polisi.”

Korban tidak perlu punya rahasia agar ancaman hukum efektif.

Cukup ada kemungkinan salah identitas.

Kemungkinan data dipakai orang lain.

Kemungkinan rekening pernah menerima transfer asing.

Kemungkinan pernah klik sesuatu.

Pikiran manusia akan mengisi kekosongan.

Penipu memanfaatkan ruang itu.

Karena itu, jangan mencoba menyelesaikan rasa takut dengan mematuhi orang yang menciptakan rasa takut.

Selesaikan ketidakpastian lewat verifikasi independen.

Jadikan orang lain sebagai rem

Setelah situasi mereda, Sari mengirim screenshot ke grup keluarga.

Ibunya langsung menelepon.

“Kamu transfer nggak?”

“Nggak.”

“Jangan.”

“Udah ditutup.”

Kakaknya masuk.

“Nomornya blokir.”

Lalu ayahnya menulis:

“Kalau polisi perlu, verifikasi ke kantor polisi resmi.”

Pesannya kaku, tapi berguna.

Scam otoritas bekerja lebih sulit kalau korban tidak sendirian.

Kalau ada telepon yang membuatmu takut, libatkan orang lain sebelum mengambil tindakan finansial.

Teman.

Pasangan.

Keluarga.

Atasan.

Petugas keamanan kantor.

Siapa pun yang bisa melihat situasi tanpa adrenalin yang sama.

Bukan untuk menggantikan institusi resmi, tapi untuk memberi jeda.

Bagas juga menyarankan satu hal sederhana.

“Kalau nanti ada telepon model begini pas lo sendirian, bilang aja lo akan hubungi balik lewat nomor resmi.”

“Kalau dia marah?”

“Biar.”

“Kalau dia ancam?”

“Simpan.”

“Kalau dia beneran petugas?”

“Ya kanal resmi akan mengonfirmasi.”

Aturan itu memindahkan kendali waktu kembali ke korban.

Jeda itu juga memberi ruang untuk hal yang sering hilang ketika orang diteror lewat telepon: mengecek nama lembaga dengan benar, mencari kanal resminya, membaca ulang pesan tanpa suara penelepon di telinga, dan meminta orang lain melihat dokumen yang dikirim. Empat langkah sederhana ini mengubah suasana dari “gue harus patuh sekarang” menjadi “gue akan cek dulu”.

Dan waktu adalah salah satu hal yang paling tidak disukai scammer.

Besoknya tidak ada polisi datang

Pagi berikutnya, Sari sampai kantor lebih awal.

Bagas sudah di pantry.

“Gimana, buronan?”

Sari menaruh tas.

“Jangan bercanda. Gue semalam masih deg-degan.”

“Udah verifikasi?”

“Udah. Kanal resminya nggak mengenali proses yang dia bilang.”

“Nah.”

Sari membuat kopi.

“Yang bikin gue kesel, dia tahu beberapa data gue.”

“Makanya data benar bukan berarti orangnya benar.”

Mereka diam sebentar.

Di luar jendela, jalanan sudah penuh.

Telepon palsu kemarin tidak mengubah hukum.

Tidak menciptakan perkara.

Tidak memberi kewenangan pada penelepon.

Yang hampir berubah cuma perilaku Sari.

Dan itu memang target scam.

Bukan membuat dokumen paling sempurna.

Bukan punya seragam paling meyakinkan.

Cukup membuat orang takut sampai melakukan sesuatu sebelum sempat mengecek.

Sari menyimpan beberapa kanal resmi di kontaknya.

Lalu dia menatap Bagas.

“Kalau nanti ada yang ngaku petugas lagi?”

Bagas mengangkat gelas kopi.

“Boleh takut.”

“Terus?”

“Verifikasi tetap.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top