Pukul 17.46, Rumi mendorong stroller.
Trotoar di depan pertokoan cukup lebar.
Lalu berhenti.
Ada tiga motor parkir melintang.
Satu mobil naik setengah badan ke trotoar.
Rumi melihat anaknya.
Lalu melihat jalan.
Seorang pengemudi motor yang sedang mengambil kendaraannya berkata,
“Lewat samping aja, Bu.”
Rumi menunjuk kendaraan yang melintas di jalan.
“Samping yang mana?”
Pria itu berhenti.
Tidak ada jawaban enak.
Adegan ini ilustratif, tetapi efek parkir di trotoar memang sesederhana itu: ruang kendaraan bertambah sedikit, risiko pejalan kaki berpindah ke badan jalan.
Pada 2026, Pemprov DKI masih melakukan penertiban penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsi.
Operasi Bina Tertib Praja Trotoar Jakarta 2026 secara eksplisit menempatkan parkir liar sebagai salah satu sasaran untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki.
Pada 16 Juli 2026, Sudinhub Jakarta Selatan juga mengangkut 21 motor yang parkir di trotoar Jalan Prof. Dr. Satrio depan ITC Kuningan setelah pemilik tidak memindahkan kendaraan dalam waktu yang diberikan.
Dinas Bina Marga DKI bahkan pada Juni 2026 memperbaiki trotoar di Kemang yang rusak akibat aktivitas parkir liar dan kendaraan yang melintas di atas jalur pejalan kaki.
Jadi ini bukan debat estetika.
Trotoar memang diperuntukkan untuk pejalan kaki.
Begitu dipakai kendaraan, fungsi keselamatan hilang.
“Cuma satu motor” bekerja kalau hanya ada satu orang berpikir begitu
Pengendara sering merasa kendaraannya kecil.
Motor cuma 70 sentimeter.
Pejalan masih bisa selip.
Masalahnya, ruang kota dipakai banyak orang.
Satu motor.
Lalu dua.
Tiga.
Ada tiang.
Pohon.
Ubin pemandu.
Papan toko.
Sisa jalur makin sempit.
Orang dewasa mungkin bisa miring.
Stroller?
Kursi roda?
Tongkat?
Lansia?
Orang bawa koper?
Mereka tidak punya geometri tubuh yang sama.
Trotoar accessible harus mempertahankan jalur yang benar-benar bisa digunakan.
Bukan sekadar ada permukaan paving.
Kalau kendaraan memblokir, fasilitas secara fungsi hilang.
Risiko dipindahkan ke orang yang tidak memilih membawa kendaraan.
Ini inti masalah.
Pejalan kaki punya hak menggunakan fasilitas yang disediakan
UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pejalan kaki menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau sisi jalan yang paling aman ketika fasilitas tidak tersedia.
Artinya trotoar bukan bonus dekoratif.
Ia bagian sistem lalu lintas untuk pengguna paling rentan.
Ketika trotoar dipakai parkir, pejalan kaki terdorong ke ruang kendaraan bermotor.
Kecepatan dan massa berbeda.
Risk tidak seimbang.
Mobil yang parkir mungkin diam.
Tapi efeknya membuat orang berjalan di dekat mobil yang bergerak.
Parkir diam menciptakan risiko bergerak.
Ini kenapa pelanggaran terlihat kecil tetapi consequence bisa besar.
Ubin pemandu bukan ruang ban motor
Rumi melihat guiding block kuning tertutup.
Bagi dia, cuma pattern.
Bagi pengguna tunanetra, itu informasi navigasi.
Parkir di atas ubin pemandu bukan hanya mengurangi lebar trotoar.
Ia memutus sistem orientasi.
Bina Marga DKI pada perbaikan Kemang Juni 2026 mengganti puluhan ubin pemandu dan batu andesit yang rusak setelah trotoar terdampak parkir liar dan kendaraan yang melintas.
Ini biaya publik.
Kendaraan bukan cuma menghalangi.
Beban dan gerak bisa merusak material yang didesain untuk pedestrian.
Ketika rusak, pemerintah memperbaiki dengan anggaran dan tenaga.
Satu kebiasaan privat menghasilkan public maintenance cost.
“Sebentar” tidak mengubah fungsi ruang
Pengendara bilang,
“Saya cuma lima menit.”
Bagi Rumi yang tiba di menit ketiga, tetap terhalang.
Durasi pendek mengurangi lama pelanggaran.
Tidak mengubah geometri.
Kalau benar-benar perlu berhenti, cari tempat yang diperbolehkan.
Loading zone.
Parkir resmi.
Area privat yang mengizinkan.
Jangan memilih trotoar karena paling dekat dengan pintu toko.
Convenience pengendara dibayar exposure pejalan kaki.
Lima menit kita mungkin terasa kecil.
Bagi orang dengan kursi roda yang harus turun ke badan jalan, lima menit itu seluruh perjalanan.
Jangan menilai impact hanya dari durasi kendaraan diam.
Ojol juga punya dilema
Driver menunggu order.
Titik pickup tidak jelas.
Trotoar terlihat kosong.
Naik sedikit.
Berteduh.
Secara ekonomi understandable.
Driver butuh tempat menunggu.
Tetapi trotoar tetap bukan shelter kendaraan.
Solusi kota perlu menyediakan pickup/drop-off dan waiting area yang cukup di node sibuk.
Mal.
Stasiun.
Kawasan kantor.
Kalau tidak, conflict recurring.
Namun ketiadaan shelter ideal tidak otomatis membuat trotoar boleh dipakai.
Pengemudi bisa mencari titik legal terdekat.
Penumpang juga jangan memesan pickup di lokasi yang memaksa driver berhenti di trotoar atau jalur terlarang.
Demand side punya tanggung jawab.
“Jemput depan pintu” kadang menciptakan pelanggaran yang kita tidak lihat.
Toko juga berperan
Ada toko yang membiarkan motor naik ke trotoar karena ingin pelanggan dekat.
Short-term:
convenient.
Long-term:
trotoar penuh,
pedestrian sulit,
area terlihat semrawut,
akses disabilitas buruk.
Bisnis bisa menata.
Signage.
Petugas parkir.
Arahkan ke kantong parkir legal.
Jangan mengatur motor dengan cara justru memblokir trotoar.
Kalau lahan privat terbatas, transparan.
“Parkir di lokasi X.”
Customer mungkin jalan 100 meter.
Itu lebih sehat daripada membuat setiap orang yang berjalan harus turun ke jalan.
Retail street yang walkable justru bisa membawa foot traffic lebih baik.
Kota dan bisnis tidak selalu berlawanan.
Parkir rapi bisa mendukung keduanya.
Penertiban 2026 menunjukkan masalahnya masih aktif
Pada Februari 2026, Pemprov DKI mengumumkan Operasi Bina Tertib Praja Trotoar dengan fokus penggunaan yang tidak sesuai peruntukan termasuk parkir liar.
Pada Juni, Dishub Jakarta Timur menegaskan penertiban kendaraan di trotoar dilakukan untuk menjaga fungsi trotoar bagi pejalan kaki serta ketertiban dan keselamatan.
Pada Juli, 21 motor di Jalan Prof. Dr. Satrio diangkut.
Ini menunjukkan penegakan bukan sekadar aturan tua yang tidak pernah dipakai.
Operasi berlangsung.
Lokasi bisa berbeda.
Metode penindakan mengikuti prosedur petugas.
Jangan menunggu melihat razia baru tertib.
Rambu dan fungsi ruang sudah cukup menjadi guidance.
Motor lebih kecil bukan berarti efeknya kecil
Satu mobil biasanya jelas menghalangi.
Motor sering terasa “masih muat”.
Karena itu motor bisa menumpuk.
Di Prof. Dr. Satrio, yang ditertibkan 21 unit motor.
Kuantitas mengubah dampak.
Motor punya keunggulan mobilitas karena kecil.
Keunggulan itu tidak seharusnya digunakan untuk mengambil ruang pedestrian.
Justru karena mudah dipindah, pengendara motor punya lebih banyak opsi mencari parkir yang benar.
Sedikit jalan kaki.
Kunci.
Selesai.
Motor bukan perpanjangan tubuh yang harus selalu berada dua meter dari pintu.
Trotoar rusak membuat efek pelanggaran bertahan setelah kendaraan pergi
Rumi bisa menunggu motor pindah.
Tapi kalau ubin pecah, lubang tertinggal.
Guiding block rusak.
Permukaan tidak rata.
Pengguna berikut tetap menanggung.
Ini physical legacy.
Bina Marga DKI memperbaiki trotoar Kemang karena kerusakan akibat kendaraan dan parkir liar.
Perbaikan butuh material.
Waktu.
Petugas.
Selama proses, jalur bisa terganggu lagi.
Jadi tindakan sesaat menghasilkan cost lebih lama.
Kendaraan dirancang untuk jalan dan area parkir.
Trotoar dirancang untuk beban pedestrian.
Jangan menganggap permukaan keras berarti boleh dilindas.
Anak kecil belajar dari apa yang dilihat
Anak Rumi menunjuk motor.
“Motor boleh di sini?”
Rumi bingung menjawab.
“Enggak.”
“Tapi ada.”
Itu social norm problem.
Aturan kalah jika pelanggaran terlihat normal setiap hari.
Anak belajar bukan dari Perda.
Dari landscape.
Kalau trotoar penuh motor, kesannya ruang itu memang mixed.
Penertiban penting.
Tapi kebiasaan pengguna lebih penting.
Satu orang memilih parkir benar.
Lalu dua.
Lama-lama norma berubah.
Tidak cepat.
Tapi kota terbentuk dari repetition.
Hal yang dianggap “Jakarta banget” sebenarnya sering cuma kebiasaan yang terlalu lama dibiarkan.
Pejalan kaki juga harus menggunakan trotoar dengan tertib
Ini bukan perang pedestrian versus kendaraan.
Pejalan kaki juga punya kewajiban mengikuti fasilitas dan penyeberangan yang tersedia sesuai aturan.
Jangan berjalan di badan jalan kalau trotoar aman dan tersedia.
Jangan menyeberang sembarangan.
Semua pengguna punya aturan.
Tetapi responsibility harus sesuai kapasitas risiko.
Kendaraan bermotor punya massa dan kecepatan lebih besar.
Pengemudi memegang tanggung jawab tinggi.
Trotoar memberi separation.
Merusak separation meningkatkan conflict.
Jadi “pejalan juga suka salah” bukan pembenaran parkir trotoar.
Dua kesalahan tidak saling menghapus.
Bollard adalah desain untuk mencegah masalah, tetapi bukan solusi tunggal
Banyak trotoar memakai bollard agar kendaraan tidak masuk.
Bagus.
Tapi desain harus tetap accessible.
Jarak cukup untuk kursi roda.
Tidak menjadi hazard.
Maintenance.
Dan kendaraan kadang tetap mencari celah.
Physical barrier membantu.
Enforcement.
Culture.
Parking supply.
Pickup zone.
Semua perlu.
Kota tidak bisa memasang bollard di setiap sentimeter.
Pada akhirnya perilaku tetap penting.
Kita tidak seharusnya membutuhkan tiang beton hanya untuk meyakinkan orang bahwa trotoar bukan parkir.
Pelaporan warga bisa membantu, tapi jangan berubah jadi vigilante
Rumi foto kondisi untuk laporan.
Bukan wajah pengendara.
Bukan doxxing.
Jika ada kanal aduan resmi Pemprov DKI, gunakan sesuai prosedur.
Berikan lokasi.
Waktu.
Foto.
Jangan konfrontasi agresif.
Safety personal lebih penting.
Petugas punya kewenangan.
Warga punya hak melapor.
Media sosial bisa meningkatkan awareness, tetapi jangan mengejar viral dengan mempermalukan individu tanpa kebutuhan.
Tujuan memperbaiki fungsi ruang.
Bukan memenangkan perang komentar.
Kalau pengendara masih di tempat, teguran sopan bisa dilakukan bila situasi aman.
Kalau tidak, lewat.
Lapor.
Jangan eskalasi.
Parkir resmi memang bisa lebih jauh dan berbayar
Pengendara tadi akhirnya memindahkan motor.
Dia berkata,
“Parkir resminya jauh.”
Rumi mengangguk.
“Saya juga jalannya jadi jauh kalau motor di sini.”
Kalimat itu menutup masalah dengan sangat jernih.
Parkir jauh memindahkan inconvenience ke pengendara.
Parkir trotoar memindahkan inconvenience dan risk ke pejalan kaki.
Siapa seharusnya menanggung?
Orang yang membawa kendaraan.
Kendaraan membutuhkan storage.
Itu bagian cost kepemilikan.
Bensin.
Servis.
Pajak.
Parkir.
Jangan menghapus satu biaya dengan mengambil fasilitas orang lain.
Malam berikutnya Rumi lewat lagi.
Trotoar lebih kosong.
Tidak sempurna.
Ada satu motor dekat ujung, tapi masih ada jalur.
Anaknya menunjuk.
“Sekarang bisa lewat.”
Rumi mendorong stroller tanpa turun ke jalan.
Tidak ada momen heroik.
Tidak ada kota berubah total.
Hanya 30 meter trotoar yang bekerja sesuai fungsinya.
Justru itu point.
Trotoar bukan proyek monumental.
Ia infrastruktur kecil yang dipakai ribuan langkah.
Ketika dipakai parkir, masalahnya terlihat kecil dari kursi pengendara.
Dari posisi pejalan kaki, masalah itu langsung berubah menjadi pilihan antara berhenti atau turun ke jalan.
Dan tidak seharusnya orang harus mengambil risiko kendaraan hanya karena kendaraan lain ingin berhenti lebih dekat.